Eksekusi Rumah Dinas Tanpa Kekuatan Hukum Tetap dan Mengikat.

Pertanyaan :  konsultasi hukum tentang Eksekusi Rumah Dinas :

Awalnya Instansi tempat kami bekerja menawarkan kepada semua dosen/karyawan rumah dinas RSS/36 menggunakan KPR-BTN dengan pelaksana PERUMNAS. Kami mendapatkan rumah dinas tersebut dan membangun rumah dinas sendiri menggunakan KPR-BTN 10-15 tahun. Karena saya mendekati usia pensiun saya hanya diperkenankan mengangsur selama 10 tahun.

Sebenarnya, sangat berat ketika mengangsur serta membuat rumah tersebut layak untuk ditempati, maklum bekas sawah di lingkungan kampus. Perjanjian semula, peserta dapat menempati rumah dinas ini sampai suami/istri meninggal (Keputusan Mendiknas Nomor 0270/M/1980 dan SK Rektor 3002A/PT12.H/U/1993). Atau bisa dialihkan sesama karyawan dimana kami bekerja.

Rumah seorang dosen yang masih asli tetapi sudah dilapis dengan semen dan cat putih, posisi di belakang pos, meski ada kelebihan tanah beliau tidak memanfaatkan kelebihan tersebut, bahkan kabarnya beliau juga terkena sanksi. Padahal beliau seorang dosen yang bergelar doktor masih aktif mengajar, memberikan ilmu kepada mahasiswa S1 maupun S2. Hanya orang yang memiliki hati nuranilah yang menyatakan keprihatinannya.

Papan pengumuman Pengosongan Rumah Negara Model Arogansi

Bagaimana jika hal ini menimpa pada pensiunan PNS yang memiliki sakit jantung mungkin pimpinan sengaja membuat ulah demikian agar penghuni segera meninggal dan dapat digantikan dosen-dosen/karyawan muda aktif dan berguna bagi instansi, sedangkan yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun sudah tidak diperlukan lagi. Sebab apa dengan segala cara perintah pengosongan mulai dari pencabutan SK penghunian Rumah Dinas, hingga dialog tatap muka tidak berhasil. Mereka mencoba untuk membuat "sock terapi" dengan cara demikian. Karena dengan surat ancaman terakhir yang dilayangkan kepada beberapa penghuni Rumah Negara dengan Nomor 10191/IT2.III/RT.00/2012 adalah sebagai berikut.