Mengurus Sertifikat Tanah Hanya dengan Kuitansi ?

Contoh sebuah kasus : sewaktu ayah saya hidup, ada tanah yang dibeli dari adiknya (paman saya) dengan bukti kuitansi pembelian yang bermaterai disertai tanda tangani kedua belah pihak. Saat ini saya mau mengurus sertifikat tanah tersebut. (1) apakah saya dapat mengurus sertifikatnya hanya dengan bukti kuitansi pembayaran? (2) bagaimanakah seharusnya saya bertindak, sebab paman saya mengingkari penyerahan tanah tersebut, katanya kuitansi itu hanya pura-pura dibuat dahulu?

Kami berasumsi bahwa di atas tanah tersebut telah dikeluarkan sertifikat atas tanah dan Anda bermaksud untuk mengurus pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut melalui jual beli atas tanah. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No. 24/1997”), peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Privasi Non-derogable rights adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Non-derogable rights adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak yang termasuk dalam non-derogable rights ini diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Presiden: Jangan Ada Lagi Sengketa Rumah Dinas TNI!

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar peraturan rumah dinas TNI dibuat secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan konflik. Saat ini persoalan sering terjadi ketika keluarga purnawirawan TNI menolak meninggalkan rumah yang seharusnya diperuntukan untuk prajurit aktif.

"Pada 5 Oktober 2012 ini, saya menandatangani dua UU penting. UU Veteran sebagai dedikasi penghormatan kepada Veteran RI yang telah membela kesatuan NKRI. Kedua, UU Industri Pertahanan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum percepatan industri pertahanan nasional yang makin maju," ujar Presiden dalam pidato peringatan HUT ke-67 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (5/10).

Apa dasar hukumnya para janda dan pensiunan menempati rumah dinas?

1. Alinea ke-4 pembukaan UUD 45

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…dst”

Kata “melindungi” merupakan kata kerja aktif (bebuat sesuatu ). Dan Kata itu bermakna mecegah (defensiv) atau bisa pula berarti menyerang (ofensive/proaktif) dalam rangka penyelesaian masalah yang tengah dihadapi.

Siapa yang melindungi dan yang dilindungi ?

Subjek pelindung ialah pemerintah RI yang dikomandani oleh Presiden RI Adapun mereka yang harus dilindungi (menerima pelindungan) adalah bangsa dan tanah air Indonesia. Siapa bangsa Indonesia ? Dalam konteks rumah negara, kata bangsa Indonesia ialah anggota PNS/TNI aktif dan purnabhakti.Termasuk di dalamnya ialah putera-puteri mereka dan seluruh penduduk Indonesia yang oleh hukum diakui sebagai warga negara RI.

UU dan Peraturan Rumah Negara: Kebijakan Setengah Hati | Press Release

Press Release

Diskusi Publik

“UU adan Peraturan Rumah Negara:

Kebijakan Setengah Hati”

Rabu, 5 May 2010, Gedung YLBHI, Jalan Diponegoro No 74 Jakarta Pusat

1. Kami anggota ALIANSI PENGHUNI RUMAH NEGARA (APRN) adalah komunitas yang aktif berperan serta mengembangkan pemikiran dan tindakan alternatif bagi upaya penyelesaian konflik seputar Rumah Negara/Dinas yang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komunitas ini terdiri dari LBH Jakarta, paguyuban penghuni rumah negara dari PT. KAI, TNI AD/AL/AU, BPKP, Perum Pegadaian, Kementrian ESDM, UPI Bandung, Institut Ilmu Pemerintahan/Insitut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta dan berbagai penghuni rumah negara lainnya.

2. Peran serta kami diamanatkan oleh UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN):